Posted on

Mengapa kita sulit menumpas korupsi?

Pertanyaan ini menjadi amat layak di ajukan karena bangsa ini amat unik dan paradoksal dalam urusan korupsi. Bangsa ini gegap gempita meneriakkan jargon berantas korupsi. Hampir tiada hari berlalu tanpa pembahasan penanggulangan korupsi. pejabat, dari lurah sampai presiden, amat fasih bisara tentang urgensi penumpasan korupsi.

Namun justru Indonesia dikenal sebagai satu dari tiga negara terkorup di dunia. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang tidak tuntas, tidak konsisten memberantas korupsi. niat memberantas korupsi lebih tampak pada tahap teriakan dan wacana dibandingkan dengan bukti di lapangan. beberapa pejabat bahkan terkesan mencari panggung dengan berteriak tentang pentingnya memberantas korupsi, sementara ia tidak melakukan kegiatan nyata menumpas korupsi.

Disisi lain,indonesia menjadi negara dengan lembaga penumpas korupsi terbanyak. ada lembaga kejaksaan yang  berwenang menciduk koruptor, ada lembaga kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu juga ada sejumlah lembaga yang mempunyai kewenangan besar menyalakan sinyal kerugian negara, misalnya Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, inspektorat jenderal di tiap departemen atau lembaga pemerintah. Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pun menjanjikan hukuman berat bagi koruptor. Kurang apa lagi?

Dalam gebrakan 100 hari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla, yang mulai digulirkan oktober 2004, belum tampak hal krusial dalam pemberantasan korupsi. Jika hendak dihitung, hanya beberapa tersangka korupsi “kelas atas” yang diperiksa.

Harus diakui, terlampau pagi untuk memberi penilaian terhadap jaksa Agung Abdul Rahman Saleh karena ia baru kerja 50 hari menjadi Jaksa Agung. Namun hal yang patut diingatkan, Abdul Rahman Saleh belum menunjukkan fenomena atau indikasi yang memungkinkan publik berpikir bahwa ia seorang yang bertindak cepat menumpas korupsi. Ia pun belum membuat iklim yang semua warga takut berbuat korupsi.

Publik mengharapkan Abdul Rahman Saleh menunjukkan bahwa ia “tonggak” pemberantasan korupsi mengingat latar belakangnya yang relatif bersih. Publik berharap ia seperti almarhum Suprapto, mantan Jaksa Agung, yang berani menyatakan “tidak” secara lantang bahkan kepada pendiri Republik, Soekarno. Publik berharap Abdul Rahman Saleh menyamai prestasi almarhum Baharuddin Lopa yang begitu masuk  ruang kerja di Lantai 2 Gedung Kejaksaan Agung, langsung menggebrak dengan memanggil tersangka koruptor. Sayang Lopa cepat wafat.

Lembaga yang menunjukkan taring adalah KPK, dan menunjukkan wibawa cukup besar saat Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas, meminta pejabat pemerintah tidak menerima parsel. Soal parsel patut diakui merupakan soal “kecil” yang tidak signifikan dengan urusan korupsi. tetapi substansi yang hendak dipetik adalah apa yang diminta Erry mendapat respons luar biasa. Pejabat takut menerima parsel, dan warga yang biasanya mengirim parsel ke pejabat menjadi takut mengirim parsel. bahwa kemudian para penjual parsel terkena dampak karena omzet menurun itu dua soal berbeda. Dari persoalan parsel ini, warga sebetulnya bisa diajak mengerti dan taat pada UU, warga bisa diajak menerima larangan. Buktinya, larangan mengirim parsel bergaung keras.

Hal relevan diketengahkan ialah rakyat dari negara penduduk 220 juta jiwa ini amat membenci korupsi. rakyat bersedia diajak berperang melawan korupsi dari arti sebenar-benarnya. Persoalannya hanya pada aparat penegak hukum, seberapa serius berniat menumpas para koruptor. Aparat penegak hukum seperti diketahui sudah dibekali UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sudah mendapat sikap tegas dari Presiden dan wakil Presiden RI. Penduduk pun sudah memberi dukungan penuh. Jika aparat penegak hukum masih tidak bisa melakukan tugasnya secara optimal menciduk para korupreo, sungguh sudah keterlaluan.

Hitam Putih

Jika mengacu UU pemberantasan tindak pidana korupsi, korupsi dan indikasi korupsi, amat gamblang. Pemahaman sederhana dan umum tentang tindak pidana korupsi adalah “tiap orang yang secara sadar melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri ayau orang lain atau suautu korporasi, secara terus menerus atau sementara waktu, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dihukum dengan pidana penjara sekian tahun dan denda sekian rupiah…..”

Kriteria ini amat jelas. Karena itu, aparat penegak hukum harus bersikap hitam putih, cerdas dan berani mengambil tindakan tegas jika menemukan indikasi korupsi yang dilakukan aparat/pegawai negeri dan bukan bukan pegawai.

Sikap “hitam putih” ini, tentu dengan mengabaikan segala aspek, termasuk aspek politik dibelakang kasus-kasus itu. Sikap “hitam putih” menepikan masalah hubungan kekeluargaan, kekerabatan, pertemanan, pejabat, mantan pejabat, atau bukan, militer atau bukan. Artinya, sispapun sama kedudukannya didepan hukum. Seorang yang (kebetulan) berkedudukan sebagai presiden, menteri, anggota legislatif, pimpinan lembaga tinggi negara, jenderal, gubernur, atau siapapun, jika diperoleh indikasi atau unsur atau bukti permulaan cukup, ia bisa dibekuk. Sikap hitam putih ini dibarengi oleh keberanian mengambil sikap tegas.

Publik, kita, sama-sama tahu, terjadi selaksa praktik korupsi dinegara ini. Para pejabat menimbunharta, para usahawan leluasa ngemplang utang, tetapi yang sampai ke lembaga peradilan hanya beberapa persen. Ini sungguh menyedihkan.

Negara-negara maju yang sukses menegakkan hukum, diantaranya Swedia, Belanda, Inggris, Jepang, Singapura, dan Korea Selatan, relatif mampu bersikap “hitam putih” dalam penegakkan hukum. Negara-negara ini selalu melihat hukum secara lurus, yakni bahwa hukum hanya mengenal benar dan tidak benar, tidak ada areal abu-abu dalam penegakan hukum. Maka, seorang kepala negara yang terbukti melakukan korupsi akan diturunkan dari kursinya dan diadili. Indonesia mesti belajar dari kearifan negara-negara yang sudah melihat hukum secara hitam-putih itu.

Ada baiknya negara ini memberantas korupsi dari lembaga penegak hukum sendiri. Artinya, para hakim (termasuk hakim agung), jaksa, dan polisi harus bersih dulu agar ringan langkah kakinya menindak koruptor. Para advokat juga memegang peran penting dalam penegakkan hukum ini. Advokat harus membela perkara dengan nurani, jujur, berintegritas, dan menjunjung tinggi kode etik advokat.

(disarikan dari Kompas 2005, Denny Kailimang, Advokat)

About dombapencerita

http://dooid.me/indrakusumaputra

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s